Terlebih saat ini, proses hukum masih berjalan di PN Samarinda.
"Kita baru buat surat ke sana secara tertulis, terkait alasan pergantian dan lampiran hasil paripurna. Dari sana juga menjawab secara tertulis," jelasnya.
Dalam surat resminya, Komisi I menyampaikan mengenai alasan usulan pergantian yang dilakukan Fraksi Golkar, hingga hasil paripurna yang dilakukan, terkait persetujuan dewan soal pergantian ketua DPRD.
Bukan berniat memotong kompas langsung ke Kemendagri, pihaknya hanya meminta petujuk agar tidak salah jalan.
"Kita minta petunjuk dulu, usulan tetap melalui Gubernur Kaltim lah. Gubernur menindaklanjuti DPRD dan sekretariat mengusulkan," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)
