"Pajak air permukaan itu perusaahan langsung bayar, pajak bahan bakar juga dibayar langsunh perusahaan ke kas daerah, semuanya ke kas daerah," sebutnya.

Dikonfirmasi terkait dampaknya ke PAD, Ismiati menyampaikan imbas dari penutupan ini memang sangat terasa di PAD Kaltim. Bapenda Kaltim menargetkan PAD dari pajak biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN KB) sebesar Rp 1 triliun.

"Jadi kalau kami tutup dua bulan, ada sekitar Rp 250 miliar target pajak tidak terealisasi atau tertunda," tegasnya.

Secara keseluruhan sektor pajak kendaraan bermotor, Bapenda Kaltim mampu menerima Rp 6 miliar per harinya. Dengan ditutupnya layanan samsat tersebut dari 24 Maret sampai 29 Mei 2020 (66 hari tutup), berarti ada sekitar Rp 396 miliar pajak yang tidak masuk atau tertunda ke PAD Kaltim.

"Tiap hari kami menerima Rp 6 miliar, otomatis kami tutupnya dua bulan ya dikalikan saja berapa jumlahnya. Dari tanggal 23 Maret hingga 29 Mei 2020," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)