Hal itu menurut Sudarno langka, setelah sebelumnya Golkar sendiri sempat terlibat peristiwa tak mengenakkan di Samarinda, dimana kantor DPD II di Jalan Dahlia diambil alih Pemkot yang telah dipimpin oleh Andi Harun tahun 2021 lalu.

Hal ini lah menurut Sudarno, sangat terbuka kemungkinan Golkar dan Gerindra bisa bersama, beriringan dalam Pilkada Kaltim 2024.

"Kemarin waktu (tergabung) dalam Tim Kampanye Daerah (TKD) kan kerjasama yang cukup solid, menurut saya itu kejadian langka, setelah peristiwa Kantor Golkar Samarinda kan, kemudian di TKD bisa maksimal, dan memenangkan, artinya kita bisa bekerja sama, artinya di Pilgub kita berharap bisa bersama lagi," harap Sudarno.

Kritik Rudy Masud Soal Jalan di Kaltim

Kritik soal Gubernur sebelumnya yang menurut Harum kurang bisa melobi pemerintah, juga tidaklah salah.

Sudarno menerangkan, bahwa benar dilakukan karena Isran Noor bukan saja Gubernur Kaltim saja tetapi perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Jalan nasional yang pernah dilalui selama 11 jam ke arah utara Ibu Kota Kaltim, Samarinda memang benar adanya, dan masyarakat ingin ada perubahan serta diperjuangkan bersama-sama.

"Jalan ke Kubar saat kita ke sana 11 jam memang begitu adanya. Rakyat menghendaki diperjuangkan, Rudy Mas'ud bukan mengkritisi soal Isran Noor-nya tetapi kapasitasnya sebagai Gubernur, masih konek saja, on the track saja," tukas Sudarno.

Upaya, usaha dan semangat Rudy Mas'ud dalam menyoroti infrastruktur jalan, kata Sudarno, merupakan bentuk keinginan agar masyarakat Kaltim sejahtera.

"Makanya bicara soal dana bagi hasil (DBH) ke daerah, tidak sekadar bicara diatas meja, tetapi bagaimana lobi-lobi pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Ya ke depan bagaimana DPR RI bekerjasama dengan Gubernur, untuk sama-sama meng-endorse baik DPR RI maupun ke Kementerian PUPR," pungkasnya. (*)