"Jangan sampai pegawai mereka banyak tapi tidak maksimal bekerja ini perlu di berdayakan, kalau perlu ada pelatihan kepada mereka," katanya. 

"Ini pelayanan masyarakat, nanti tidak prima nanti berpengaruh terganggu dengan outputnya. Karena jangan sampai masyarakat mengeluh kok lama mengurus ini," katanya. 

Lanjut Hasanuddin memang masalah perizinan ini menyinggung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, seperti DPPR, BPN, BPKD. 

"Supaya betul betul menjalankan sesuai prosedur dan aturan, tidak hanya sekedar mengejar target, tetapi melihat kualitas pekerja itu," katanya. 

Terakhir ia meningatkan DPMPT jangan sampai ada tekanan kerja, sebab jika ada tekanan akan menjadi jadi pilih kasih secara subyektif dalam bekerja. (advertorial)