Termasuk saat membahas anggaran pokok pikiran atau aspirasi, Buyung menegaskan bahwa indikasi adanya permainan anggaran semakin kuat di lingkungan parlemen Karang Paci.
"Itu bisa saja permainan-permainan terjadi, pokir-pokir kan dititipkan kepada OPD-OPD, bagaimana rakyat mengawal sedangkan mereka tertutup," katanya.
Kejadian ini menjadi kritik besar terhadap wakil rakyat yang dengan sengaja melanggar asas-asas demokrasi.
"Harusnya mereka (DPRD Kaltim) ini dalam waktu dekat harus meminta maaf kepada masyarakat Kaltim atas penghianatan demokrasi yang dipercayakan kepada mereka wakil rakyat," tegasnya.
Hingga berita ditulis, tim redaksi coba lakukan konfirmasi kepada pihak DPRD Kaltim. Namun, komunikasi yang dilakukan belum dapatkan respon. (tim redaksi Diksi)