Meski ada dugaan, namun dirinya ingin lebih dulu melakukan rapat antar para pihak. Termasuk Pemkot Samarinda, BPKAD Kaltim dan pihak yayasan Rumah Sakit Islam.
“Iya makanya nanti siang ini kita rapat langsung di lapangan. Saya juga bilang jangan rapat dibelakang meja karena nanti bisa berbeda perspektifnya. Saya minta pemprov, pemkot dan yayasan untuk duduk bersama dan kita lihat yang mana itu barangnya. apa persoalannya. Dan nanti setelah rapat baru bisa kita pastikan,” kata Akmal.
Setelah memberikan keterangannya, Akmal Malik beserta pejabat terkait lantas menyambangi lokasi penyegelan mega proyek Terowongan Samarinda.
Pada pertemuan siang itu, dari pantauan media ini terlihat Kepala BPKAD Kaltim, Fahmi Prima Laksana menekan komitmen kelengkapan izin administrasi pembangunan Terowongan Samarinda kepada Wali Kota Andi Harun.
Tak hanya itu, Fahmi bahkan juga meminta agar Wali Kota Andi Harun menyelesaikan mega proyek harus membuat dua arus lalu lintas.
Pernyataan Fahmi dengan nada yang sedikit meninggi itu langsung disambut dengan Andi Harun yang menjawab kalau permintaan terakhir Fahmi adalah hal yang sangat teknis. Hal itu, lanjutnya, akan ditentukan oleh para ahli teknis. Dan Wali Kota tidak dalam kapasitas tersebut.
Ketegangan keduanya bahkan semakin meruncing, saat Fahmi meminta agar Andi Harun tak lagi menyebut namanya dalam sejumlah tayangan yang viral di media sosial. Ketegangan itu dengan cepat diredam Pj Gubernur Akmal Malik.
“Intinya happy ending. Ada bu Sekda, ada Pak Wali. Kami masing-masing OPD juga ikut semua. Dari Pemprov ada BPKAD, Bappeda dan Inspektorat semua ikut. Jadi kita satu, semua pemerintah itu satu. Karena ini negara kesatuan loh,” ucap Akmal Malik yang dikonfirmasi pasca pertemuan siang tadi.
