“Flyer ini  bukan Bawaslu yang membuatnya,” jawabnya tegas. 

Ia lanjutkan bahwa aturan larangan itu berdasarkan Perbawaslu Nomor 28. Aturan tersebut sudah dihapus dengan Perbawaslu Nomor 33, terkait ancaman pidana dan larangan kampanye. 

“Dalam Perbawaslu Nomor 33 khusus RT tidak dilarang mengikuti kampanye. Sementara perangkat yang lain seperti ASN, dilarang,” ujarnya. 

Ia pun meminta masyarakat tak asal percaya adanya selebaran yang beredar di media sosial. 

“Intinya setiap ada informasi, kami dari pihak Bawaslu pasti akan lakukan konfirmasi. Tak usah mudah percaya adanya flyer dimana sumber informasi didapat tidaklah jelas. Hanya mencantumkan Undang-Undang dan pasal tetapi tak ada keterangan dari pihak terkait. Mari kita bijak dalam sosial media,” katanya. (tim redaksi Diksi)