"Karena kan DPRD sudah mengagendakan kesepakatan KUA PPAS, hanya saja pihak pemprov tidak datang kemarin," sambungnya.

Sementara itu, Muhammad Sabani, Sekretari Provinsi Kaltim, menyampaikan pihaknya tidak berencana melakukan konsultasi ke Mendagri terkait usulan 2 proyek tahun jamak.

"Untuk apa kami ke Mendagri, gak perlu berkonsultasi terkait MYC itu," ungkap Sabani.

Pemprov Kaltim saat ini diketahui tengah berupaya melengkapi seluruh berkas dokumen pendukung terlaksananya dua proyek infrastruktur tersebut. Berkas dokumen sebagai syarat diterimanya usulan pemprov oleh DPRD.

Sabani menegaskan pihaknya baru akan berkonsultasi ke Mendagri, setelan APBD Kaltim 2021 disetujui pemprov dan dewan. 

Tidak untuk berkonsultasi soal MYC, melainkan evaluasi usulan APBD oleh Mendagri.

"Nanti kalau sudah APBDnya sudah disetujui baru kami minta evaluasi Mendagri," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)