"Urgensi membahas APBD perubahan itu apa, yang murni saja serapannya 36,40 persen. Ngapain lagi dibahas di perubahan," ungkap Udin, sapaan akrabnya beberapa waktu lalu.

Bahkan di usulan belanja APBDP, Pemprov Kaltim melalui TAPD mengusulkan penambahan belanja daerah, sebesar Rp558,34 miliar. 

Akibat tambahan itu, belanja di APBD naik menjadi Rp12,17 triliun. Menurut Udin, jika belanja daerah diusulkan naik, hal itu justru menambah beban OPD melakukan penyerapan anggaran.

Jangan sampai, di akhir tahun APBD tidak terserap maksimal dan melahirkan SiLPA yang besar nantinya.

"DPRD berpandangan, mari bersama-sama fokus tuntaskan saja yang ada ini, tidak perlu ada penambahan beban belanja, tidak perlu ada perubahan nomenklatur belanja. Yang ada saja masih rendah, ini sudah akhir September," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)