Namun, dirinya mengatakan masih banyak catatan dari BPK kepada Pemkot Samarinda dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Banyak sekali catatan yang harus disesuaikan dan disempurnakan oleh Pemkot Samarinda, BPK itu mengharapkan Pemkot Samarinda dalam menggali potensi PAD dalam memungut retribusi, jangan ada lagi yang sifatnya manual," ujar Subandi.

Politisi PKS itu menyebut, alat tapping box yang sudah pernah dijalankan, tapi penggunaannya masih kurang maksimal dengan alasan alat wajib pajak tersebut rusak dan harus ada solusi.

"Selama ini argumentasi Pemkot alat tapping box rusak, akhirnya manual dan ini rekomendasi BPK, salah satunya agar menggunakan sistem online tersebut. Jangan ada lagi sifatnya cash supaya PAD bisa naik dengan signifikan," pungkasnya. (advertorial)