Andi Harun menjelaskan bahwa Raperda itu mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
SelengkapnyaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan anggaran perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) dari berbagai kementerian dan lembaga sepanjang tahun 2023.
SelengkapnyaCapaian ini disambut dengan apresiasi besar kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga integritas dan transparansi keuangan daerah.
SelengkapnyaPenyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji.
Selengkapnyauditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan adanya penyelewengan penggunaan keuangan negara di salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kalimantan Timur.
SelengkapnyaKetua Mahkamah Agung (MA), M Syarifuddin resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Hendra Susanto sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) di Gedung, MA, Jakarta pa
SelengkapnyaKamis (20/7/2023), sekretariat DPRD Samarinda melakukan pertemuan dengan perusahaan media di Kota Tepian
SelengkapnyaSalah satu permasalahan utama dalam penurunan stunting di Samarinda adalah kesadaran masyarakat untuk terhubung dengan posyandu masih sangat minim.
Selengkapnya