"Alokasi bantuan pusat kami belum tahu berapa. Kami nanti hanya akan mengirim data ke pusat, yang belum ter-cover bantuan sosial dari mana pun, atau dibantu program pusat sebelumnya. Kan ada juga program pusat yang berjalan satu tahun seperti keluarga harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)," paparnya.

Sementara itu, untuk program bantuan dari APBD Kaltim, pemprov menyiapkan anggaran yang termasuk dalam alokasi dana penanganan Covid-19 di Kaltim, sebesar Rp 388 miliar. Rencananya bantuan itu akan dialokasikan untuk tiga bulanan.

"Alokasi bantuan dari APBD Kaltim belum tahu. Kami masih menghitung. Tapi kemungkinan sama dengan program BPNT, sekitar Rp 600 ribu untuk tiga bulan. Yang penting datanya yang harus diklirkan agar tidak ada tumpang tindih," tegasnya.

Disnakertrans Kaltim diminta menghitung berapa jumlah karyawan hotel dan restoran yang terkena PHK akibat wabah Covid-19. Nantinya, mereka akad dimasukan ke dalam penerima bantuan dampak ekonomi.

"Selain bantuan itu, kami juga ada Kartu Prakerja program pemerintah. Itu kan mereka untuk nanti ketika sudah dibuka oendaftaran oleh pusat, mereka bisa mendaftar. Itu juga alokasi dana dari pusat," tutupnya. (tim redaksi Diksi)