"Nggak ada masalah. Nanti kalau memang butuh upgrading, pejabat untuk bagaimana teknik naik angkot, nanti ajak saya saja yang jadi pembicara, karena memang itu ilmu saya," tegasnya.

Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar pejabat negara menggunakan transportasi umum.

Ketum MTI, Tory Damantoro, menilai sudah semestinya pejabat meminimalisir penggunaan patwal di jalan raya.

"Filosofinya hidup di kota itu adalah hidup bersama, karena orangnya banyak. Kalau semuanya meminta diprioritaskan akan terjadi kecemburuan sosial," ujar Tory dilansir dari detik.

MTI sepakat agar patwal hanya dibatasi untuk pejabat seperti Presiden dan Wakil Presiden.

"Dalam keseharian dengan hirup pikuk kemacetan di Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden," usulnya. (*)