DIKSI.CO - Adanya permintaan agar pejabat negara menggunakan transportasi umum senter diperbincangkan belakangan ini.

Permintaan awalnya disampaikan oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Ketum MTI, Tory Damantoro, menilai sudah semestinya pejabat meminimalisir penggunaan patwal di jalan raya.

"Filosofinya hidup di kota itu adalah hidup bersama, karena orangnya banyak. Kalau semuanya meminta diprioritaskan akan terjadi kecemburuan sosial," ujar Tory dilansir dari detik.

MTI sepakat agar patwal hanya dibatasi untuk pejabat seperti Presiden dan Wakil Presiden.

"Dalam keseharian dengan hirup pikuk kemacetan di Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden," usulnya.

Merespon hal itu, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menilai permintaan ini tidak bersifat substansif.

"Soal naik apa itu, bagi saya tidak substansi. Itu hanya karikatif (sukarela) soal naik angkutan umum. Bisa jadi dalam situasi kondisi terdesak dan cepat, naik kendaraan umum bisa lebih mahal daripada naik mobil dan sepeda motor," ucapnya.

Nusron menyebut kalau permintaan ini muncul untuk menghilangkan pengawal bagi pejabat, maka dia lebih memilih menggunakan sepeda motor.

Dia menilai dengan sepeda motor perjalanan bisa menjadi lebih cepat.

"Kalau tujuannya malah untuk itu (menghilangkan pengawal), sekali-sekali naik sepeda motor, saya malah lebih setuju. Kenapa? Bisa lebih cepat naik sepeda motor," pungkasnya. (*)