Anggota dewan dapil Balikpapan ini menyarankan Pemprov Kaltim menjadikan proses pembebasan lahan sebagai prioritas. 

Pasalnya, bila dibiarkan tidak hanya menggangu aktivitas ekonomi di KKT, juga menghambat pembangunan Jembatan Pulau Balang, yang masuk program strategis nasional.

"Buat pembebasan lahan itu menjadi hal yang prioritas, terlebih ini berkaitan dengan hak-hak dan kepentingan rakyat. Saya kira pemerintah mengabaikan dulu lah program-program lainnya. Prioritaskan dulu pembebasan lahan ini," jelasnya.

Udin menegaskan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, tidak sedikit program Pemprov Kaltim yang terkendala pengerjaannya.

Untuk itu, anggaran ganti rugi lahan bisa mengalihkan alokasi dari perogram lain yang masih bisa diundur pelaksanaannya.

Pengalihan anggaran program itu dengan catatan tidak mengganggu anggaran penanganan Covid-19.

"Bila pemerintah punya kelonggaran pendanaan, sebaiknya prioritaskan pembebasan lahan ini dulu," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)