Menilai dari beberapa kabupaten/kota yang ada di Kaltim, AH tak menampik kalau nilai insentif guru di Kota Tepian terbilang kecil dibandingkan Kota Balikpapan. Namun hal tersebut mampu dijelaskannya bisa terjadi lantaran ada perbedaan yang cukup signifikan pada jumlah guru dan sekolah yang ada di antara Samarinda dan Balikpapan.

“Di Balikpapan itu Rp 1 juta, di Samarinda Rp 700 ribu, kenapa bisa begitu? Karena ini lagi-lagi berhubungan dengan kapasitas Fiskal, serta jumlah guru asn dan non asn jauh lebih besar (di Samarinda),” seru mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim itu.

Ketika berbicara soal guru, lanjut AH, maka hal itu tidak boleh diluar dari konteks tentang tata kelola keuangan yang baik dan benar.

Terlebih soal penambahan dan jumlah guru yang tentunya berbeda di setiap kabupaten/kota.

“Penambahan kebijakan (jumlah guru) akan melahirkan tambahan anggaran, maka harus dibahas secara bersama sama oleh pemerintah dan dewan, karena tambahan itu akan dimasukan dalam perumusan APBD. Kalau penambahan (guru) setiap tahunnya (terjadi) maka itu akan menambah beban ruang Fiskal yang ada,” pungkasnya.
(tim redaksi)