Melakukan pengendalian dampak inflasi, Pemprov Kaltim telah menetapkan Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang telah disahkan dalam APBD Perubahan.  

BTT diambil melalui pos anggaran Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp40 Miliar dan Dana Intensif Daerah (DID) senilai Rp19,36 Miliar. 

“Kita mendapatkan hadiah dari Pemerintah Pusat  berupa Dana Insentif Daerah dikarenakan Kaltim  berhasil menekan laju inflasi di bawah level nasional,” ujarnya.

BTT dialokasikan sebagai bansos dan perlindungan sosial untuk UMKM, pelaku usaha sektor peternakan, Lembaga Kesejahteran Sosial (LKS), subsidi transportasi untuk menunjang pengendalian harga.

Subsidi transportasi juga memastikan ketersedian pasokan serta tak kalah pentingnya operasi pasar untuk menjamin stabilitas harga dan ketersedian bahan pangan.

"Upaya menekan laju inflasi ini tidak bisa hanya pemerintah, tapi semua elemen dan masyarakat harus peduli serta ikut terlibat mengatasi kondisi ekonomi, terlebih pasca pandemi Covid-19 dan masa pemulihan ekonomi," tegasnya. (tim redaksi Diksi)