DIKSI.CO, SAMARINDA - Verifikasi faktual data dukungan bakal pasalangan calon (Bapaslon) wali kota dan wakil wali kota Samarinda jalur perseorangan tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda dengan didampingi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai fungsi pengawasan.

Namun sejak dijalankannya proses verifikasi faktual yang dimulai sejak tanggal 29 Juni 2020 yang lalu, hingga saat ini proses berjalannya verifikasi terdapat beberapa temuan ketidakvalidan data pendukung perseorangan.

Terjadi ketidaksingkronan antar data yang diserahkan ke KPU dengan keterangan varifikasi lapangan yang diberikan calon pendukung. 

Seperti yang dialami Budi Kurniawan, dirinya mengaku terkejut saat didatangi anggota KPPS di kediamannya di jalan Jelawat gang 4, Kelurahan Sidodamai, Kecematan Samarinda Ilir. 

Data identitas pribadi miliknya disebut telah menyetujui mendukung salah satu Bapaslon wali kota dan wakil wali kota jalur perseorangan.

"Saya di datangi oleh petugas verifikasi, menurut mereka data identitas saya telah terdaftar disalah satu Bapaslon perseorangan yang diserahkan ke KPU, tapi saya tidak pernah sama sekali memberikan fotocopy KTP saya kepada Bapaslon manapun," ungkap Budi sapaannya saat di wawancara Diksi.co, Jumat (3/7/2020).

Sebab itu, karena tidak merasa telah mendukung salah Bapaslon perseorangan maka dirinya wajib mengisi form B5-KWK.