Kata pria yang karib disapa AH itu, sejatinya regulasi tersebut adalah merupakan peraturan di atas Pemkot Samarinda. Selain itu ditegaskannya pula bahwa jasa pemotongan bak dump truk hanya ada di Surabaya dengan biaya Rp 20 juta. 

"Di Samarinda juga ada, dan biayanya tak sebesar itu. Hanya nanti tempatnya akan kita rilis beberapa hari ke depan," tutur Andi Harun. 

Untuk diketahui, pemotongan bak dump truk yang menjadi masalah para sopir lantaran hal itu menjadi salah satu syarat uji KIR hingga penerbitan kartu kendali Fuel Card dari Pertamina. Dengan tidak terbitnya uji Kir dari Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, maka para sopir tak bisa memiliki kartu Brizzi yang diperuntukkan membeli solar di SPBU. Sebab, pembelian bio solar tak bisa menggunakan uang tunai. 

Adapun para sopir diminta memangkas bak dump truk dengan ketetapan tinggi bak dump truck harus 70 sentimeter dan lebar bak 40 sentimeter dari sasis dump truck. 

Kendati peraturan itu terjadi atas keputusan pemerintah pusat, namun Pemkot Samarinda akan terap memberi waktu penyesuaian hingga 30 November 2022 mendatang untuk para sopir melakukan normalisasi bak kendaraan. 

"Mereka tadi minta apa bisa ditambah sampai 30 Desember 2022, nanti kita pertimbangkan," jelas Andi Harun. 

Sementara itu, mengenai tuntutan pembentukan gugus tugas independen yang melibatkan masyarakat, Andi Harun mengatakan akan mewadahi usulan itu. 

"Terkahir, soal pengetap atau pelangsir itu adalah Pertamina biang keroknya. Kalau saya diberi data, saya akan panggil Pertamina sekarang. Pun demikian jika ada yang berani sebutkan nama mafianya, ada buktinya, saya akan laporkan langsung ke Kapolri," pungkas Andi Harun. (tim redaksi Diksi)