Jumat, 22 November 2024
Tag Berita
Dinilai Hambat Bantuan ke Masyarakat, DPRD Kaltim Dorong Pj Gubernur Batalkan Pergub Nomor 59 Tahun 2023 DPRD Kaltim menilai Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah cacat hukum.
advertorial 2023-12-01 07:34:00
Pemprov Kaltim Beri Bankeu Rp354 Miliar ke Samarinda, 61 Paket Kegiatan Tertuang di APBD Murni 2023 Pemprov Kaltim, pada APBD murni 2023 ini mengalokasikan bantuan keuangan (bankeu) ke Pemkot Samarinda, dengan alokasi Rp354,45 miliar.
daerah 2023-03-26 17:05:21
Hasil Fasilitasi Mendagri, Pemprov Kaltim Lakukan Kajian Jalan Produksi dan Jalan Umum Pemprov Kaltim melakukan pengkajian hasil harmonisasi Raperda Jalan Umum dan Jalan Khusus Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit, Selasa (6/12/2022).
daerah 2022-12-06 10:56:04
Dianggap Hambat Penyaluran Aspirasi Warga, Seluruh Fraksi di DPRD Kaltim Sepakat Tolak Pergub 49/2020  Seluruh fraksi di DPRD Kaltim seluruhnya kompak menolak Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49 Tahun 2020.
daerah 2021-11-26 09:08:22
Percaya Diri Keluarkan Pergub 49/2020, Isran Ungkap Anggaran Besar Malah Makin Bagus Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim, Nomor 49 Tahun 2020, menuai polemik di DPRD Kaltim.
daerah 2021-06-14 08:17:30
Pergub 49/2020 Dianggap Rugikan Rakyat, Pimpinan DPRD Kaltim Jadwalkan Panggil Gubernur Minta Penjelasan Pergub itu dianggap mengganggu keinginan masyarakat mendapatkan pembangunan melalui bantuan keuangan kab/kota maupun dana aspirasi anggota DPRD Kaltim.
daerah 2021-06-13 11:24:49
Soal Pergub 49/2020, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim Angkat Bicara, Isran Noor Beri Jawaban Singkat Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono angkat bicara terkait gelombang kritik yang dilayangkan beberapa Fraksi lain menyangkut Peraturan Gubern
daerah 2021-06-12 07:18:18
Pergub 49/2020 Ganggu Perjuangan Aspirasi, Anggota DPRD Kaltim Dukung LSM Lakukan Gugatan PTUN Anggota DPRD Kaltim, ramai-ramai melakukan penolakan terhadap terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49, Tahun 2020. Pergub itu tentang tata cara pemberian, penyaluran, dan pertanggung jawaban be
daerah 2021-06-11 05:51:27
beritaekonomi
beritaadvertorial
untukAnda
beritanasional