DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Sebagai upaya untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 di Kota Balikpapan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam perpajakan. 

Pemberlakuan sistem pajak online yang telah memiliki payung hukum ini diminta oleh DPRD Kota Balikpapan untuk dapat dimaksimalkan ke depannya. 

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono, mengatakan bahwa dengan sistem pajak online ini dapat dimanfaatkan sektor usaha dengan kondisi masing-masing usaha. 

"Wajib pajak, baik dari kalangan pengusaha tempat hiburan, hotel dan restoran yang beroperasi di Balikpapan bisa diberlakukan, dengan mempertimbangkan kondisi pihak pengusaha tersebut," katanya. 

Tentunya, dengan adanya sistem pajak online ini dianggap dapat mencegah kebocoran pendapatan pajak karena ada transparasi antara pemerintah dan pengusaha. 

"Harus ada transparansi antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan pengusaha sebagai pihak pembayar pajak tersebut. Dengan adanya sistem ini yakin bisa mencegah kebocoran pendapatan pajak," ujarnya. 

Disebutkan bahwa untuk di daerah lain juga sudah banyak yang memakai sistem pajak online ini dan terbukti cukup berhasil menaikkan PAD di daerah tersebut. 

Terlebih Komisi Pemberantasan Korupsi  juga telah mengeluarkan himbauan pembelakuan pajak online di daerah-daerah. 

Untuk itu ia berharap, lanjut Budiono, sistem ini dapat membantu pengusaha mengingat saat ini masih Pandemi Covid-19 di Kota Balikpapan. 

"Kita berharap dengan keberadaan sistem pajak online mampu memaksimalkan PAD apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 di tahun ini,"  ujarnya. 

Ia juga meminta agar pemerintah serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat memantau transaksi yang menjadi subjek pajak. 

DPRD Kota Balikpapan juga sering menemukan adanya potensi kebocoran pajak sebelum menggunakan sistem pajak online ini. (advertorial)