"Sementara untuk belanja tidak langsung terdiri dari belanja hibah, belanja sosial, bantuan keuangan, belanja gaji dan tunjangan, hingga insentif," jelasnya.

Sementara itu, Muhammad Sabani, Pj Sekprov Kaltim menyampaikan perlu dilakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran, namun tetap menjunjung dan menjaga akuntabilitas sesuai prosedur dan ketentuan berlaku.

"Pak Gubernur ingin semuanya dilakukan percepatan proses pengadaan dan penyerapan. Tapi jangan menyalahi apa yang sudah ditetapkan pemerintah," ungkap Sa'bani.

Evaluasi serapan anggaran lanjut Sa'bani, rutin setiap bulan dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama sekretaris dan KPA di seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim.

"Harapannya kami dapat tekan silpa sesedikit mungkin tapi progres anggaran di lapangan sebaik mungkin, sehingga APBD bisa menstimulus ekomomi di Kaltim," pungkasnya. (advertorial)