DIKSI.CO, SAMARINDA - Senin (7/6/2021) DPRD Kaltim melalui Banggar, memanggil pihak Pemprov Kaltim (TAPD), membahas serapan anggaran APBD 2021 Kaltim.
Pasalnya, hingga awal Juni 2021, serapan anggaran di APBD Kaltim, baru menyentuh angka 18 persen.
Hal inipun disayangkan pihak dewan di Karang Paci, sebutan untuk DPRD Kaltim.
"Serapan ABPD Kaltim 2021 hingga hari ini hanya 18 persen," kata Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, ditemui Senin (7/6/2021).
Hasil evaluasi Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dari total 639 paket lelang, baru sekitar 150an paket yang saat ini telah dilelang.
Sementara lelang 500an paket lainnya belum dilakukan.
"Menurut kami lambat penyerapannya. Ada yang belum lelang, ada yang persiapan, ada yang berkasnya belum lengkap," jelasnya.
Bahkan menurut Samsun, dengan 150an paket pekerjaan yang baru selesai lelang, artinya belum ada rupiah terserap ke masyarakat.
Pasalnya setelah lelang anggaran belum terserap, sebelum pekerjaan rampung.
"Harus dipahami, konsep serapan anggaran itu kan ketika anggaran itu sampai ke masyarakat. Nah, ini kan baru lelang. Artinya apa satu rupiah pun belum sampai ke masyarakat," tegasnya.
Disdikbud dan PUPR Kaltim menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD) di Bumi Mulawrman, yang paling banyak menyumbang paket perkerjaan belum terlelang.
"Hampir semua dinas, tapi yang terbanyak ada di Disdikbud Kaltim 72 kegiatan, di PUPR Kaltim juga banyak yang belum terlaksana," tegasnya.
Sementara itu, Muhammad Sa'duddin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, menyebut serapan anggaran tidak terlalu rendah.
Berkaca pada tahun lalu, serapan Kaltim di Mei 2020 juga sebesar 20 persen. Namun pada akhir tahun serapan akan meningkat di atas 90 persen.
"Tapi saya katakan serapannya tidak terlalu rendah, karena tahun ini sampai dengan Mei sama dengan tahun kemarin sekitar 20 persen. Tidak terlalu rendah," ungkapnya.
"Karena memang kurva penyerapan anggarannya selalu melengkung awal tahun sedikit nanti tengah hingga akhir tahun baru mengejar," paparnya.
"Agustus September akan naik, masalahnya tiga hal, perpres mengadaan barang berubah," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)
