Oleh sebab itu, Rudy tak ingin menutup mata.

Tapi, lanjut Rudy, selama ini tidak ada aduan yang masuk ke Komisi III DPR RI, terkait dugaan adanya pelanggaran hukum oleh perusahaan tambang batubara di Kaltim yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, tidak terlaksananya reklamasi dan reboisasi di bekas lahan tambang.

“Meski demikian, fakta yang dapat dilihat, lingkungan memang sudah rusak, baik oleh perusahaan tambang batubara, baik yang legal maupun ada izinnya. Saya di Komisi III juga heran, kenapa tidak ada yang mengadu ke Komisi III DPR RI, baik oleh kepala daerah maupun kelompok-kelompok masyarakat dari Kaltim,” ujar Rudy.

Rudy menduga, yang membuat tidak adanya aduan. Khususnya dari para pejabat daerah, diduga kuat karena adanya afiliasi penguasa dengan para pengeruk emas hitam di Kaltim.

“Makanya tak ada satupun yang mengadukan secara resmi atas pelanggaran hukum oleh perusahaan tambang yang menimbulkan kerusakan lingkungan ke Komisi III DPR RI,” sambungnya.

Usaha tambang batubara menimbulkan kerusakan masif di Kaltim, karena menambang open pit, tambang terbuka, mengupas permukaan tanah untuk mendapatkan batubara. Model menambang terbuka itu karena lebih murah biaya, namun menimbulkan kerusakan luar biasa.

“Saya tidak pernah tertarik punya usaha tambang batubara, karena itu, kerusakan yang ditimbulkannya luar biasa,” tegas Rudy. (tim redaksi)