DIKSI.CO, SAMARINDA - Sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) yang telah ditetapkan, terkait sanksi denda  bagi warga yang tak bemasker dan mengabaikan protokol kesehatan di Samarinda, tinggal menunggu realisasi.

Hanya saja, produk hukum yang yang disahkan pada masa pandemik gelombang kedua itu tidak serta merta akan langsung mengedepankan sanksi berupa denda senilai Rp250 ribu hingga Rp2,5 juta tersebut. 

"Saya kira enggak langsung begitulah (memberikan denda), pasti kemungkinannya akan dilakukan bertahap. Karena kan ada sanksi sosial juga," ungkap Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin, Senin (10/8/2020). 

Lanjut Sugeng, dalam pelaksanaan Perwali nomor 38/2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan penanggulangan bencana dalam penanganan Covid-19, Pemkot Samarinda akan lebih mengedepankan sikap humanis dan persuasif yang dilakukan secara masif. 

"Sebab aturan ini akan diberlakukan bagi seluruh masyarakat Samarinda, jadi tidak bisa juga langsung asal denda," imbuhnya.

Sosialisasi akan digencarkan melalui metode daring kepada seluruh ketua rukun tetangga (RT) se-Kota Samarinda.

Sebab, sosialisasi harus sampai kepada unsur masyarakat sampai tingkat bawah.

"Nanti kami pakai zoom gitu sosialisasinya. Mungkin dilakukan dua kali, karena jumlah ketua RT ada lebih dari dua ribu se-Samarinda," terangnya. 

Turut menambahkan, Kepala Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Samarinda, M Darham kalau jajarannya yang berjumlah lebih dari 400 personel akan siap mengemban amanat penegakan Perwali nomor 38/2020 tersebut. 

Pemberian sanksi kepada pelanggar nantinya disesuaikan oleh pasal yang dilanggar berdasarkan penilaian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Samarinda.

"Karena ini masuk di Tipiring (Tindak Pidana Ringan) dan ada bidang per-UU yg menangani sanksinya," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)