Sedangkan sejatinya, di negara kepulauan ini memiliki lebih kurang 500 kabupaten dan kota.

Selain itu, ia juga menyesalkan tidak adanya mata pelajaran sejarah yang menjadi muatan wajib pada Pasal 93 RUU Sisdiknas. Hal ini juga serupa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022.

“Apakah belajar sejarah itu tidak penting," tanya Sani.

Muatan sejarah kepada para calon penerus bangsa dinilai merupakan sesuatu yang begitu penting. Sebab sejarah mampu menguatkan dan mengingatkan anak didik tentang jati diri dan perjuangan para pahlawan.

"Karena itu (pelajaran sejarah) akan membentuk karakter anak di masa depan," tambahnya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini berharap pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap RUU Sisdiknas.

"Pemerintah jangan terburu-buru, (merancang UU Sisdiknas) karena masih ada banyak hal yang perlu dibenahi," pungkasnya. (Advertorial)