Selain dievaluasi, kinerja OPD yang tidak maksimal harusnya diberi sanksi. Yakni dengan tidak mendapatkan porsi anggaran besar pada APBD selanjutnya.

"Itu akan jadi catatan bagi OPD yang tidak bisa merealisasikan programnya, atau serapan anggaran kecil, maka kedepan jangan lagi diberikan anggaran yang besar," sambungnya.

Demmu menyayangkan selama pembahasan anggaran, Pemprov Kaltim dinilai tidak pernah memberikan data serapan OPD tersebut.

Dari 2019 hingga 2020, tren Silpa mengalami kenaikan tinggi. Pada 2019 lalu, Silpa Kaltim berada di angka Rp2,2 triliun, angka itu baik di tahun 2020, sebesar Rp2,95 triliun. Silpa juga diprediksi naik pada 2021 ini.

"Tapi usai pembahasan anggaran, evaluasi itu yang tidak pernah diberikan ke kami di DPRD Kaltim. Tiba-tiba muncul di LKPJ silpa tahun 2020 sekitar Rp2,95 triliun, itu juga membuat kami kaget," pungkasnya. (advertorial)