Keempat, soal penerangan jalan yang masih minim di Kawasan pemukiman. Kelima, kualitas infrastruktur jalan Provinsi dan Nasional yang dianggap tidak nyaman untuk dilintasi.

Catatan lain yang penting untuk mendapat perhatian, kata Rusman adalah mengenai implementasi program pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, pendidikan, kesehatan, dan air bersih.

“Soal pendidikan mengenai sistem zonasi dan kepastian belajar tatap muka. Kecamatan Samarinda Ilir dan Samarinda Kota merasa tidak terakomodasi dengan sistem zonasi karena tidak adanya sekolah di Kecamatan tersebut. Kemudian adanya keluhan warga Kelurahan Gunung Lingai yang merasa terisolir. Disana tidak ada akses transportasi umum dan sarana kesehatan jauh,” urainya.

Dengan berakhirmya masa reses, seluruh aspirasi masyarakat akan sebisa mungkin masuk dalam rancangan program pembangunan. Politisi PPP memiliki cara khusus dengan membuat cek list aspirasi masyarakat untuk memastikan sudah atau belumnya realisasi aspirasi masyarakat yang telah dihimpun selama reses.

“Biasa saya buatkan catatan atau cek list ini larinya kemana nanti kita lihat apa yang harus kita perjuangkan melalui program pembangunan, musrembang atau ada juga yang saya surati langsung kepada OPD terkait misalnya soal air bersih bisa langsung saya surati melalui ke PDAM,” ungkapnya.

“Karena ada yang bisa langsung ditangani ada yang tidak. Biasanya saya itu buat cek list daftar aspirasi untuk memastikan aspirasi masyarakat sudah terealisasi atau belum sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” pungkasnya. (advertorial)