“Seharusnya ada sistem yang dibuat agar kenyamanan warga serta penerapan protokol kesehatan lebih diutamakan,” sebutnya. 

Berdasarkan informasi yang diterima dari warga, sambung Novita, ada yang mengaku dilempar dari satu lokasi penyuntikan vaksin ke lokasi lainnya. Setelah datang ke tempat yang dituju, petugas vaksin menolak.
Selain itu, warga juga mengeluhkan antrean yang sangat panjang. Kondisi ini tentu menyebabkan terjadinya kerumunan warga di satu tempat.

“Hal seperti ini yang harus diperbaiki. Jangan sampai upaya mencegah penularan malah menjadi tempat penyebaran Covid-19. Istilahnya, jangan ada klaster vaksinasi,” tegas Novita.

DPW Partai Solidaritas Indonesia Katim juga mendesak pemerintah daerah untuk tetap menegakkan protokol kesehatan. Di Kaltim, sebutnya, upaya itu kurang begitu gencar dilaksanakan.

“Bisa kita saksikan, pemerintah daerah hanya sebatas memberikan himbauan. Belum ada upaya serius menegakkan protokol kesehatan di tengah aktivitas masyarakat,” kata Novita. (tim redaksi Diksi)