DIKSI.CO, SAMARINDA - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kaltim dan Dinas PUPR Kaltim, Rabu (17/11/2021) kemarin, Komisi III menyampaikan keluhan terkait syarat dokumen pengusulan pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
Hasanuddin Masud, Ketua Komisi III DPRD Kaltim pada kesempatan itu menyebut diberlakukan syarat dokumen perencanaan pada pengusulan pokir menyusahkan pengusulan program ke APBD 2022.
"Sebenarnya mempersulit yang bisa dimudahkan. Jadi ini akan mempersulit, pembangunan juga sudah waktunya mepet," kata Hasan Masud, Rabu (17/11/2021).
Diketahui, Pemprov Kaltim menetapkan syarat usulan pokok pikiran (pokir) anggota dewan harus melampirkan beberapa syarat dokumen.
Dokumen yang dimaksud, di antaranya, Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan status lahan lokasi kegiatan.
Penerapan syarat dokumen itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim, Nomor 49, Tahun 2020.
Dalam keterangan Pergub 49/2021, Pasal 5, ayat 3, menyebut dokumen perencanaan akan menjadi bahan pertimbangan gubernur menyetujui program usulan itu.
Muhammad Sa'duddin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim menerangkan dokumen perencanaan menjadi syarat wajib pengusulan pokir dewan.
"Memang begitu harus ada dokumen perencanaan. Kalau ngeluh ya ngeluh aja tidak apa-apa," kata Sa'duddin, dikonfirmasi Jumat (19/11/2021).
Kepala BPKAD Kaltim lalu mencontohkan usulan pokir membangunan jalan rusak, Sa'duddin menyebut tidak bisa langsung dibangun.
"Misal dia (Anggota DPRD Kaltim) melihat ada jalan rusak, tidak bisa langsung suruh bangun. Harus dilihat kuantitas dan dimensi, dihitung anggarannya baru diajukan," sambungnya.
Merespon keluhan dewan terkait penggunaan syarat dokumen perencanaan bakal memperlambat pelaksanaan proyek pembangunan, Sa'duddin menegaskan tidak masalah.
Hal itu lantaran seluruh dokumen, baik DED, RAB, maupun KAK, seluruhnya untuk memastikan program pembangunan memiliki nilai manfaat untuk masyarakat.
"Lebih baik lambat, dari pada cepat tapi tidak ada manfaat. Perencanaan itu kan memastikan supaya ada manfaatnya," tegasnya.
"Saran saya yang mengusulkan pokir, biar dilengkapi dokumen perencanaannya. Kalau sudah lengkap diproses, kalau belum lengkap tidak akan diproses," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)
