Rendahnya serapan anggaran itu, Banggar lalu mempertanyakan terkait urgensi pembahasan APBD perubahan.

"Yang jadi masalah, urgensi membahas APBD perubahan itu apa, yang murni saja serapannya 36,40 persen. Ngapain lagi dibahas di perubahan," paparnya.

Bahkan di APBDP, Pemprov Kaltim mengusulkan penambahan belanja daerah, sebesar Rp558,34 miliar. Itu artinya, usulan belanja daerah di APBDP akan mengalami kenaikan menjadi Rp12,17 triliun.

Menurut Udin, jika belanja daerah diusulkan naik, hal itu justru menambah beban OPD melakukan penyerapan anggaran.

Jangan sampai, di akhir tahun APBD tidak terserap maksimal dan melahirkan SiLPA yang besar nantinya.

"DPRD berpandangan, mari bersama-sama fokus tuntaskan saja yang ada ini, tidak perlu ada penambahan beban belanja, tidak perlu ada perubahan nomenklatur belanja. Yang ada saja masih rendah, ini sudah pertengahan September," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)