Dikonfirmasi soal keterlambatan kesepakatan nota keuangan, bisa berakibat molornya pembahasan APBDP bahkan APBD murni 2022, Sabani menegaskan semua kembali ke keputusan dewan di Karang Paci.
"Terserah dewan, sekarang bolanya di dewan, bukan di kami," imbuhnya.
Bukan Pokir, DPRD Masalahkan Serapan Rendah
Belum masuknya pokok pikiran anggota dewan memperlambat pengesahan nota keuangan KUPA PPAD 2021, dibantah oleh Syafruddin, Anggota Banggar DPRD Kaltim.
"Bukan soal pokok pikiran yang jadi masalah itu, pokok pikiran tidak ada masalah," ungkapnya.
Udin sapaan karibnya menyebut, belum adanya kesepakatan penerimaan dan belanja daerah lantaran pihaknya mempertanyakan rendahnya serapan APBD murni 2021.
Sebelumnya, APBD murni diketok dengan nilai Rp10,61 triliun, dari angka tersebut realisasi serapan anggaran hingga akhir Agustus 2021 baru sekitar 36,40 persen.
