DIKSI.CO, KUKAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2024.
Kegiatan itu berlangsung di Kecamatan Loa Janan, pada Jumat (22/11/2024).
Kegiatan itu dibuka oleh Pjs Bupati Kukar Bambang Arwanto didampingi Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rini Sulistiyowati.
Tujuan sosialisasi itu, yakni untuk memastikan netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2024.
Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kukar diminta untuk netral dalam Pilkada 2024.
Dalam kesempatan itu, Bambang menekankan pentingnya netralitas bagi ASN karena profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas, antara lain pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa yang harus selalu menjaga netralitasnya.
Disampaikannya, netralitas merupakan salah satu asas yang sangat penting untuk diterapkan dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional.
Hal ini berkaitan dengan impartiality, seorang pegawai ASN harus bersikap adil, obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun pada pemilu dan pilkada.
“Jika ASN tidak menjaga netralitasnya maka akan menimbulkan dampak ketidakpercayaan publik,” ujar Bambang.
Lebih lanjut, Bambang membeberkan, bahwa Kaltim merupakan provinsi urutan kelima paling tinggi kerawanan Pilkada tingkat nasional, angkanya sekitar 70 persen dan Kukar termasuk paling tinggi kerawanannya di Kaltim dengan angka sekitar 51,28 persen.
“Kerawanan pemilu di Kaltim tinggi dikarenakan adanya incumbent atau petahana yang mencalonkan kembali dan juga karena jumlah pemilih yang besar, dan ini rawan terjadi gesekan antar pendukung,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam sosialisasi itu, narasumber yang dihadirkan yakni dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Bawaslu Kukar. (advertorial)
