Untuk itu, Fraksi PKB mendorong agar Silpa ini benar-benar jadi perhatian bagi pemerintah provinsi tahun 2022 mendatang.

"Penurunan Silpa oleh pemerintah, harus jadi perhatian. Diperlukan upaya penyerapan anggaran maksimal agar bisa menurunkan Silpa di APBD 2022 mendatang," papar Jahidin.

"Pemprov Kaltim mesti memaksimalkan kinerja OPD dalam melaksanakan program yang sudah dianggarkan di APBD 2022. Sehingga semua kegiatan terealisasikan dan tidak menjadi Silpa," sambungnya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra, menyoroti proyek infrastruktur yang dikerjakan mendekati akhir tahun.

Dalam laporan pandangan umum Fraksi Gerindra, yang dibacakan Baharuddin Muin, meminta Pemprov Kaltim lebih selektif dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Baik sumber daya maupun waktu.

"Pembangunan harus lebih selektif sumber daya dan waktu, guna memaksimalkan akselerasi pembangunan yang diinginkan," terang Muin.

Beberapa proyek yang menjadi sorotan salah satunya adalah pembangunan RS Korpri yang mulai dilakukan kurang dari tiga bulan sebelum tutup tahun anggaran.