DIKSI.CO, SAMARINDA - Suasana di Gedung Karang Paci -sebutan lain DPRD Kaltim- di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sungai Kunjang pada Selasa (23/3/2021) siang tadi mendadak ramai.
Rupanya keriuhan di depan kantor legislatif Bumi Mulawarman ini disebakan aksi demo belasan mahasiswa yang tergabung di Gerakan Mahasiswa Peduli Uang Rakyat (Gempur).
Belasan mahasiswa ini pun berorasi menyuarakan poin tuntutan mereka terkait keterbukaan seleksi yang ada di perusahaan daerah (Perusda), PT. MMPKT.
"Kami meminta Komisi II DPRD Kaltim sebagai mitra kerja perusda memanggil Sekdaprov dan tim seleksi direksi perusda agar proses rekrutmen dilakukan secara terbuka," ucap Nazar koordinator aksi siang tadi.
Peran monitoring DPRD ini diharapkan Nazar bisa memberikan keseimbangan dan transparansi seleksi di dalam tubuh perusda.
"Kami meminta ini karena tidak ada satu nama pun yang disampaikan ke publik. Karena seharusnya data para pelamar baik nama dan latar pendidikan harus disampaikan secara terbuka," tegasnya.
Menurut Nazar, dari jumlah ratusan pelamar yang hendak mengisi kekosongan di dalam tubuh Perusda Kaltim, sebanyak 61 di antaranya telah lulus seleksi di tahap administrasi awal.
Tak lama berselang, belasan mahasiswa ini pun lantas dipersilahkan masuk ke dalam Gedung E Kantor DPRD Kaltim. Tujuannya jelas, yakni untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada para dewan perwakilan rakyat.
Diketahui, belasan mahasiswa ini melakukan gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kaltim yang dipimpin Baharuddin Demmu selaku anggota Komisi II.
Dalam RDP ini, para legislatif di DPRD Kaltim pun pasalnya turut mempertanyakan transparansi panitia seleksi direksi perusda.
Sebab kecurigaan itu dikarenakan selama ini para anggota DPRD Kaltim hanya diberi daftar nama pelamar dan tanggal lahirnya saja. Sejatinya latar belakang para pelamar juga harus disertakan, sebab untuk menjaring para calon potensial se efektif mungkin.
"Saya Kira ini bukan transparan namanya," keluhnya.
Baharuddin pun menyampaikan kalau DPRD Kaltim telah menjalankan fungsinya dengan beberapa kali melakukan pemanggilan kepada pihak perusda. Namun para perwakilan perusda lebih banyak mengisi absen kekosongan alias tak memenuhi undangan DPRD Kaltim.
"Ke depannya pasti kami panggil lagi. Kalau tidak datang namanya pembangkangan ini," tegas Baharuddin. (tim redaksi Diksi)
