Hal ini yang ia kritisi. Pemimpin, disebutnya harus hadir berikan solusi. 

Kebergantungan dengan anggaran membuat kinerja pemerintah cekak tak bisa leluasa bekerja.

“Sudah saatnya beralih pola pikir, bisa lewat Public Private Partnership (PPP). Membangun kota tak hanya bersumber dari satu kanal saja,” ucapnya.

Pola ini tentu bukan barang baru untuk menjalankan pemerintah di Kaltim. Medio 2016 lalu, Gubernur Kaltim periode 2013-2018 menerapkan konsep ini.

“Penguatan seperti ini haruslah dari yang paling dasar,” bebernya.

Jika program PPP bisa dilakukan dan diatur kejelasannya, pemerintah bisa dapatkan sumber dana yang tak melulu dari APBD. 

“Jadi, semua pihak diajak untuk berkontribusi dalam pembangunan kota. Tugas pemerintah itu, memberikan hal yang baik bagi warganya. Caranya, pemerintah yang berpikir,” katanya. (tim redaksi Diksi)