DIKSI.CO, SAMARINDA - Pilkada Samarinda 2020 tinggal menghitung hari menuju gong final di 9 Desember 2020 mendatang.
Berbagai kalangan pun mulai aktif menyuarakan pandangan untuk masing-masing paslon. Termasuk juga kalangan millenial di Samarinda yang berikan komentar Ruang Terbuka Hijau di Samarinda
Salah satunya, ada Devy Zayna, yang berikan pendapatnya mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Samarinda. Ia harap RTH di Samarinda bisa menjadi perhatian.
"Millenial itu perlu banyak spot-spot foto yang tak itu-itu saja di Samarinda. Jika ada banyak RTH yang didesain dengan manis, akan mempercantik suasana kota," ujarnya.
Senada juga disampaikan Geby Feby Yandry, yang menginginkan lebih banyak taman untuk bisa diagendakan terbangun di Kota Tepian.
Hal itupun ia harap bisa dilakukan dengan kembangkan potensi lain, termasuk UMKM yang diberi fasilitas dalam Ruang Terbuka Hijau di Samarinda.
"Ya, kami ingin Samarinda memiliki lebih banyak taman ke depannya," ujarnya.
Lantas, seperti apa kondisi RTH di Samarinda kini?
Informasi yang dihimpun tim redaksi, sebaran ruang terbuka hijau alias RTH di Kota Tepian masih minim. Sejatinya dalam Perda No 2/2014 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda 2014–2034 harus mencakup 30 persen.
Akan tetapu, capaian yang ada hanya 5 persen. Masih 25 persen lagi belum terpenuhi dari 717,4 kilo meter persegi luas Samarinda.
“Samarinda kan memang masih kurang. Hanya lima persen. Kondisi ini sudah kami komunikasikan juga dengan Pemprov Kaltim,” kata Nurrahmani, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu.
Lantaran sangat minim, jauh dari target maka pembukaan RTH ini akan dikebut oleh DLH Samarinda. Untuk sementara, ada agenda untuk memanfaatkan aset daerah yakni tanah milik pemkot sebagai lokasi RTH. Sayangnya, penggunaan aset tersebut mesti menanti surat keputusan (SK) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda.
“Kalau gak ada SK itu, kami tidak bisa kelola lahannya,” tuturnya.
Dia menambahkan, RTH sangat penting bagi daerah dan jadi salah satu prioritas. Pihaknya pun bersyukur jika ada taman milik perumahan yang difungsikan untuk umum. Melengkapi kekurangan lahan RTH ini juga DLH bakal mencari lahan lain yang berpotensi sebagai RTH.
“Tapi permukiman kota semakin padat. Jadi pasti lahan kosong sangat kurang. Jadi kami harus berusaha mencari lahan terbaik untuk penuhi kuota 30 persen itu,” pungkasnya.
Sementara itu, Andi Harun, salah satu kandidat di Pilkada Samarinda 2020, sampaikan persoalan ini, tak bisa hanya dilihat langsung dair hilirnya saja. Ada hal di hulu, yang disebutnya harus dibenahi. Salah satunya adalah persoalan anggaran. Pemerintah dinilainya saat ini masih hanya terus bergantung pada APBD dalam pola kerja. Jika dana APBD tak mencukupi, maka pekerjaan pun terganggu.
Hal ini yang ia kritisi. Pemimpin, disebutnya harus hadir berikan solusi.
Kebergantungan dengan anggaran membuat kinerja pemerintah cekak tak bisa leluasa bekerja.
“Sudah saatnya beralih pola pikir, bisa lewat Public Private Partnership (PPP). Membangun kota tak hanya bersumber dari satu kanal saja,” ucapnya.
Pola ini tentu bukan barang baru untuk menjalankan pemerintah di Kaltim. Medio 2016 lalu, Gubernur Kaltim periode 2013-2018 menerapkan konsep ini.
“Penguatan seperti ini haruslah dari yang paling dasar,” bebernya.
Jika program PPP bisa dilakukan dan diatur kejelasannya, pemerintah bisa dapatkan sumber dana yang tak melulu dari APBD.
“Jadi, semua pihak diajak untuk berkontribusi dalam pembangunan kota. Tugas pemerintah itu, memberikan hal yang baik bagi warganya. Caranya, pemerintah yang berpikir,” katanya. (tim redaksi Diksi)
