DIKSI.CO, SAMARINDA - Dilaporkannya dugaan berkas ijazah palsu Mahyunadi sebagai salah satu calon Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat respon dari pengamat hukum di Kota Tepian yang menyebut jika perihal tersebut salah alamat.

Sebab diberitakan sebelumnya, laporan itu dilayangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Pendidikan Kalimantan Timur (Kompak) sampai ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI). 

Kata Hendiansyah Hamzah seorang pengamat hukum, kalau laporan yang dilayangkan sampai kepada KPU RI itu tak tepat sasaran. Lantaran, sebelum seseorang ditetapkan memenuhi persyaratan, tentu KPU daerah telah bekerja maksimal dengan melakukan verifikasi keabsahan berkas para kandidat. 

"Soal ijazah itu kan mestinya sudah clear atau selesai saat KPU Kutim melakukan verifikasi terhadap bakal calon ketika itu. Jadi salah alamat kalau laporan itu justru disampaikan ke KPU RI," tegas Castro--sapaan karibnya, melalui pesan singkat whatsapp yang diterima media ini, Selasa (6/10/2020) malam ini. 

Lanjut Castro, jika memang ada dugaan pemalsuan ijazah, seharusnya laporan tersebut lebih ditujukan kepada pihak kepolisian. 

"Jadi ibarat punggung yang gatal, kaki yang digaruk. Selain itu, berkutat dengan isu macam ijazah palsu ini justru tidak produktif dan tidak mencerdaskan publik. Lebih baik bertarung program. Isu seputar visi, misi, dan program ini yang seharusnya lebih ditonjolkan," timpalnya. 

Meski demikian, lanjut Castro yang juga seorang aktivis dan dosen di Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda ini, jika laporan yang diajukan LSM Kompak tersebut sebenarnya tak cacat secara hukum apabila didukung oleh data dan bukti yang memadai.