Politisi senior Partai Golkar di Kaltim ini juga membantah jika wacana pergantian kursi Ketua DPRD Kaltim hasil kesepakatan sebelum dilantik menjadi wakil rakyat 2019 lalu.
"Tidak ada perjanjian apapun. Sesuai aturan partai, dan saya diperintahkan mengemban tugas sebagai ketua, ya saya jalani," tambahnya.
Meski demikian Mantan Bupati Berau dua periode ini mengaku partai yang turut membesarkan namanya ini akan menempuh cara-cara yang prosedural.
"Organisasi yang besar seperti Partai Golkar ini harusnya memanggil kader-kader yang dianggap belum maksimal menjalankan tugas dan fungsinya," pungkas Makmur HAPK. (tim redaksi Diksi)
