SAKSI FH Unmul memberikan catatan terkait penetapan AGM sebagai tersangka kasus korupsi suap dan gratifikasi.

SAKSI FH Unmul meminta penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus korupsi Bupati PPU harus dilakukan dengan transparan.

"Mendesak KPK untuk mengusut tuntas siapapun yang terlibat dalam kasus ini, termasuk kemungkinan perkara lain yang sebelumnya kontroversial," paparnya.

SAKSI juga mendesak KPK agar mempertimbangkan penggunaan delik pencucian uang, terutama terkait dengan harta kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Hal ini diperlukan sebagai bagian dari upaya memiskinkan para koruptor.

"Meminta KPK untuk secara ketat mengawasi daerah-daerah yang kental dengan pendekatan politik dinasti dalam mengelola daerah. Karena politik dinasti merupakan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi," tegasnya. (tim redaksi Diksi)