DIKSI.CO, SAMARINDA - Kasus rasuah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (PN) Senin (22/2/2021) sore kemarin.
Dengan menghadirkan dua terdakwa, yakni Bupati non aktif Ismunandar bersama istrinya Ketua DPRD Kutim non aktif, Encek UR Firgasih sebagai pesakitan di meja hijau. Pada agenda ini, JPU KPK membacakan tuntutannya.
Kedua terdakwa disangkakan Pasal 12 huruf a atau kedua, Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Tambahan Pasal 11 UU Tipikor.
Dari sangkaan ini, Ismunandar dituntut hukuman tujuh tahun penjara serta denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
"Menghukum terdakwa (Ismunandar) membayar uang pengganti sebesar Rp27.438.812.973 dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu satu bulan maka harta benda akan disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti. Apabila tidak mencukupi maka diganti kurungan pidana selama tiga tahun," tegas JPU KPK.
Sementara itu, Encek UR Firgasih mendapatkan tuntutan enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair lima bulan kurungan dengan perintah tetap ditahan.
