DIKSI.CO, SAMARINDA - Walikota Samarinda, Syaharie Jaang dikabarkan mengajukan permohonan kepada Gubernur Kaltim terkait soal bantuan keuangan (bankeu) tahun 2020 untuk penanganan covid 19 melalui surat bernomor 050.12/0456/012.02, tertanggal 9 April 2020.
Dalam surat itu dijabarkan sesuai dengan surat Gubemur Kalimantan Timur Nomor : 900/2371/0673III/BPKAD, Tanggal 3 April 2020, Perihal Pemotongan Belanja Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kab/Kota Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Penanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah.
Maka dengan itu Pemkot Samarinda menyampaikan permohonan agar sisa dana pemotongan bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Timur kepada Kota Samarinda untuk APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 75% dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan penanganan covid 19 di Samarinda.
Lebih lanjut, surat itu menerangkan dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kapasitas, yakni penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan masyarakat (promotif, preventif, kuratif dan tracing);
Kemudian untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah nasing-masing tetap hidup, dan untuk penyediaan jaring pengamanan sosial/sosial safety net.
Namun terkait hal itu, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Anhar mengaku belum tahu dan seharusnya dibahas secara bersama-sama dewan agar memiliki kesamaan persepsi dalam penanganan covid 19 ini
"Selama ini pemberitahuan pada saat pembahasan APBD. Memang kesannya selama ini jalan sendiri-sendiri. Sebenarnya kita ini harus mempersamakan persepsi dan sinergitas dalam penanganan ini," kata Anhar saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2020).
Dikatakan, harus memang perlu secepatnya ketemu antara Pemerintah Kota dengan Anggota Dewan untuk membahas bersama karena tak menutup kemungkinan terjadinya pergeseran anggaran yang perlu dikaji secara bersama.
"Besok kan ada laporan LKPJ keterangan laporan Walikota dihadapan DPRD. Kalau saya melihat memang harus secepatnya ketemu antara Pemerintah Kota dan dewan. Karena saya yakin asumsi kita baik pendapatan akan ada pergeseran," ungkapnya.
Anhar menambahkan perlu secepatnya rasionalisasi dan memangkas anggaran-anggaran belanja fisik untuk menangani covid.
"Nanti setelah lewat bencana ini baru dipikirkan itu (anggaran belanja fisik) karena ini adalah misi kemanusiaan," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)
