DIKSI.CO, BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna terkait Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Jawaban Walikota Balikpapan, pada Senin (25/7/2022).

Rapat ini dilakukan untuk pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 diikuti dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama.

Sehingga ada catatan khusus dari ke 6 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan pada rapat paripurna kali ini.

"Banyak catatan dari Fraksi masing-masing menyampaikan argumentasinya sepertinya dari tahun ke tahun yang dipersoalkan tentang keluhan tidak optimalnya penggunaan anggaran yang dikelola oleh Pemerintahan Kota Balikpapan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Saharuddin Panrecalle.

Tetapi pada prinsipnya semua fraksi itu telah menyetujui Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2021, salah satunya dari Fraksi Gerindra yang menyampaikan bahwa terkait IMTN banyaknya tumpang tindih yang dilakukan oleh pembebasan lahan.

"Sehingga itu multitafsir pada saat pengukuran dilakukan oleh Dinas Pertanahan sendiri maupun IMTN itu juga sama, akhirnya tidak mau kecolongan seperti yang sebelum-sebelumnya," katanya.

Ia mengatakan agar tidak ada pungutan-pungutan yang ada di Kota Balikpapan, dan mendapatkan pendapatan asli daerah Kota Balikpapan.

"Untuk sesegera mungkin untuk selesaikan persoalan teknis di lapangan dan sebagainya agar bisa tuntas semuanya," pungkasnya. (Advertorial)