Bahkan ada beberapa bagian yang ditangani oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri, sudah dalam tahap konsultasi publik

"Sebagian ada yang masuk tahap uji atau konsultasi publik," kata Bambang Susantono, Selasa (15/3/2022) kemarin.

Menurut Bambang, diperlukan konsultasi publik yang proper dan menyeluruh, hingga nantinya produk peraturan pemerintah yang dihasilkan, bisa memayungi kebutuhan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di IKN.

"Kami akan melakukan konsultasi publik yang proper, sehingga nanti peraturan itu bisa memayungi apa yang menjadi kebutuhan kita bersama," paparnya.

Untuk pelaksanaan kelembagaan yang bertugas di IKN, segera berjalan setelah peraturan pelaksanaannya selesai.

Setelah itu, segera terbentuk struktur organisasi pemerintahan ibu kota negara. Termasuk rekrutmen terhadap SDM lokal di Bumi Mulawarman.

"Saya kira yang kami lihat tidak hanya dari organisasi, tapi berbagai kesempatan yang nanti diciptakan oleh otorita seperti peluang ikut serta dalam bisnis secara natural akan terjadi," tegasnya. (tim redaksi Diksi)