DIKSI.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kabupaten Paser melalui Wakil Bupati, Syarifah Masitah Assegaf menghadiri Bimbingan Teknis Anti Korupsi yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (13/10/2021) lalu di Kota Balikpapan. 

Kegiatan dengan tema Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Berintegritas dengan Pelibatan Peran Serta Masyarakat tersebut dibuka Ketua KPK, Komjen Firly Bahuri. 

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan, dan menciptakan budaya anti korupsi terlebih di kabupaten dengan Ibu Kota Tana Grogot tersebut sangat diperlukan. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Paser, Hendrawan Putra mengatakan dirinya menyambut baik program turunan pencegahan korupsi bisa sampai ke daerah. 

"Kita mengapresiasi semua program - program dalam rangka penanggulangan korupsi KPK," kata Hendrawan saat dikonfirmasi, Senin (18/10/2021). 

Kendati begitu, di Kabupaten Paser sendiri disebutnya belum ada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran secara masif. 

"Walaupun belum ada kegiatan kita di Paser. Tapi memang sudah harus tunduk dan patuh terhadap hal - hal yang demikian. Karena celah untuk masuk tanpa ott pun bisa masuk," imbuhnya. 

Lanjut politisi partai Demokrat itu menambahkan, semisal kebijakan yang dapat merugikan publik sudah bisa menjerat para terduga korupsi. Maka dari itu perlu kehati-hatian dalam melakukan penganggaran untuk kegiatan pembangunan. 

"Karena kebijakan kita kalau salah - salah, bisa mengakibatkan kerugian itu bisa kena juga," ungkapnya. 

Dengan begitu, diperlukan kerjasama antar lembaga atau stake holder untuk bersama - sama berkomitmen mencegah tindakan yang dapat mengarah kepada penyalagunaan anggaran negara. 

"Untuk itu dengan semua pihak harus bersinergi baik dengan pemerintah dan yudikatif (kejaksaan,red)," terangnya. 

Sebabnya, DPRD - Pemkab Paser dan Kejari adalah patner strategis, untuk mencapai tujuan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi. 

"Kami ini mitra pemerintah dan harus sama - sama. Kalau tidak sama - sama ya percuma. Payung hukum kan sudah jelas, tinggal penerapan kita saja, dan faktor manusianya lagi," ungkapnya. 

Ditambahnya lagi, acapkali terdapat perbedaan pandangan soal prioritas anggaran yang mesti didahulukan dalam rangka pembangunan infrastruktur pendukung. 

"Hanya saja ada pemahaman yang berbeda tafsir. Contoh saja di badan pemeriksa keuangan, kadang kadang ada pemahaman yang beda beda," tuturnya. (advertorial)