DIKSI.CO, SAMARINDA - Rapat tertutup Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim pada, Senin (19/10/2020) berbuntut pada tindakan represif petugas keamanan Dewan kepada awak media yang hendak mengambil gambar dari luar ruangan.

Kejadian ini pun sempat diabadikan melalui rekaman video handphone seluler.

Menanggapi kejadian ini pengamat hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah atau akrab disapa Castro angkat bicara.

Castro menyebut bahwa pilihan wakil rakyat dan unsur pemerintahan membuat rapat pembahasan anggaran secara tertutup menjadi indikasi kesengajaan menutup ruang kontrol publik.

"Saya kira tidak ada alasan yang rationable atau masuk akal, untuk menggelar rapat secara tertutup. Kecuali memang karena sengaja menghindari dari kontrol publik melalui media," ujar Castro saat dihubungi awak media.

Dalam banyak kasus, pembahasan anggaran secara tertutup, pertanda kuatnya politik tawar menawar. 

"Ketertutupan itu embrio dari tindak pidana korupsi. Kan lucu, membahas uang rakyat, tapi akses rakyat untuk mendapatkan informasi justru dibatasi. Itu paradoksnya," ucap Castro.