DIKSI.CO, SAMARINDA - Meski pemerintah terus berprogres melakukan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. 

Namun rupanya rencana tersebut tak melulu mendatangkan suara dukungan. Semisal yang diungkapkan pengamat politik Rocky Gerung bahwa pemindahan pusat pemerintahan negara harus mementingkan aspek budaya dan lingkungan. 

Dalam Diskusi Panel bertajuk Pembangunan IKN dengan Wawasan Kenusantaraan, di Sekretariat Lembaga Adat Budaya Kutai, Samarinda, Sabtu (5/11/2022) malam kemarin, Rocky Gerung menyebut sejatinya pemindahan IKN sebagai proyek teknokratis. 

Seharusnya, proyek IKN  di Kaltim harus menjadi proyek kultural yang harus mengakomodir latarbelakang perencanaan sosial, variabel kebudayaan, dan sejarah.

"Jadi proyek IKN itu seharusnya menjadi proyek kultural, dimana-mana setiap negara itu harus ada asal-usul sejarahnya," ungkap Rocky. 

Lebih jauh diungkapkannya, proyek IKN Nusantara yang diniali sarat akan ambisi ologarki harus dievaluasi ulang. Alasannya, karena dalam demokrasi semua bisa diatur ulang. Suara hak batin lokal pun harus didengarkan dan diperhatikan.

"Jadi jangan mulai IKN tidak bisa dibatalkan. Yang mendasari pembatalan pembangunan IKN itu karena tidak ada perencanaan krusial, tidak ada variable kebudayaan, tidak ada variable sejarah jadi semua ini proyek teknokratif," tegasnya. 

Selain itu Rocky juga menyebut kalau sejatinya sejarah sebuah peradaban bangsa bukanlah atas penulisan pemerintah, melainkan karena adanya budaya lokal yang telah berjalan berabad lamanya. 

"Tidak ada sejarah yang ditulis oleh pemerintah pusat, semuanya ditulis lokal, yang ada sejarah lokal," tegasnya lagi. 

Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI), Dikki Akhmar mengungkapkan pada dasarnya bukan menentang atau menolak perpindahan IKN, namun setidaknya pembahasan yang ada dapat menjadi pemikiran lain yang juga tak kalah diperhatikan.

"Supaya kedepannya ini perpindahan bisa sesuai dengan harapan masyarakat, jadi tolong untuk hal-hal lain juga bisa menjadi pertimbangan pemerintah," jelasnya.

Pihaknya mengharapkan perpindahan tersebut dapat memperhatikan sejumlah faktor diantaranya berkaitan dengan lingkungan dan kebudayaan. 

"Maka dari itu kami bukannya menolak juga bukannya mendukung, tapi mari kita pertimbangkan faktor yang berkaitan," tutupnya.

(tim redaksi)