DIKSI.CO, SAMARINDA - Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN) Indonesia akan lakukan Musyawarah Nasional yang ke-VI, yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-4 Februari 2021 di Samarinda.
Jelang dilakukannya Munas ke VI itu, press release tim redaksi dapatkan terkait digelarnya Munas itu.
Berikut diantaranya:
Pertama, tema besar yang kami yang angkat pada Munas AP HTN-HAN ke VI ini adalah, “Penguatan Sistem Perundang-undangan & Hubungan Pusat Daerah”. Kedua tema ini kami rangkaian menjadi satu tema besar dengan argumentasi, bahwa saat ini kita dihadapkan pada regulasi dan legislasi, terutama terkait dengan “over regulation” atau membengkaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Ini belum termasuk dengan begitu banyaknya produk perundang-undangan yang nir-partisipasi masyarakat secara luas. Begitupun dengan isu hubungan pusat dan daerah, yang bagi kami sudah seharusnya ditinjau ulang saat ini. Selain evaluasi soal otonomi khusus di Aceh dan Papua, persoalan kewenangan atau urusan pemerintahan, keuangan, dan produk hukum, juga akan menjadi concern kami.
Kedua, Munas AP HTN-HAN ke VI ini akan dihadiri oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah AP HTN-HAN yang terdiri dari 28 kepengurusan disemua daerah di Indonesia. Selain peserta penuh, juga akan dihadiri oleh peserta peninjau.
Ketiga, Munas AP HTN-HAN ke VI akan diselenggarakan dengan menggbungkan metode dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Namun pada ptinsipnya, munas ini akan dilakasanakan secara daring, sedangkan luring hanya dilaksanakan secara terbatas saja.
