Ia juga menyarankan agar BLK (Balai Latihan Kerja) bekerja sama dengan pihak lain untuk menciptakan peluang-peluang kerja, terutama dengan melibatkan korporasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah).

“Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan ruang ekonomi dapat terbuka bagi masyarakat Kaltim, sehingga angka pengangguran dapat berkurang,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memberikan ruang atau peluang kerja bagi para pengangguran di Kaltim.

Untuk itu, Salehuddin berharap Pemprov tetap menjadi sektor yang memimpin dalam pemberdayaan ekonomi bagi kabupaten dan kota  yang mengalami peningkatan angka pengangguran.

“Ini bukan tugas langsung Pemprov Kaltim tapi tugas langsung Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam upaya mengurangi angka pengangguran, karena angka pengangguran ada di sana, tetapi pemprov tetap harus jadi leding sektor dalam mengurangi angka pengangguran tersebut,” tegasnya.

Sebagai informasi, angka pengangguran di Kaltim mencapai 103.000 orang pada bulan Agustus 2023 atau meningkat sebanyak 100.000 orang. (Adv)