“Pada saat zaman presiden SBY, kenaikkan 500 rupiah saja teriaknya luar biasa. Ini 2 ribu lebih. Ini kami mengecam pemerintah pusat khususnya presiden, kami sangat menentang kenaikkan ini karena tidak tepat waktunya,” kata Joni saat dikonfirmasi hari Rabu (7/9/2022) kemarin.

Politisi Partai Demokrat menyebut, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat sebagai pengalihan subsidi BBM. Ia menilai langkah tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

BLT yang disalurkan tidak akan mencukupi kebutuhan konsumsi BBM masyarakat dalam satu bulan. Sehingga yang paling terdampak dalam hal ini masyarakat kecil, lataran akan menambah pengeluaran.

“Jadi itu hanya sebatas meredam masyarakat,” ungkapnya. 

Dengan tegas Joni menambahkan, BLT dalam bentuk apapun bukan solusi meringankan masyarakat miskin. Praktik dugaan korupsi dan salah sasaran kerap muncul dari program kompensasi tersebut.

“Kebijakan yang dilaksanakan kali ini menurut saya tidak populer, sangat tidak memihak pada masyarakat,” tandasnya. (advertorial)